PTJasa Raharja santuni keluarga korban KM Cahaya Arafah. 26 Juli 2022 20:17. Metro. Kriminalitas; Polres Pelabuhan Tanjung Priok ungkap jaringan pembuatan SIO palsu. Rabu, 11 September 2019 22:17 WIB. AR yang menyediakan blanko kosong untuk pembuatan sertifikat SIO dan kartu SIO, punya cap basah dan stempel," katanya. - Aksi komplotan pembuat ijazah hingga KTP palsu di Kota Surabaya berhasil dibongkar oleh aparat Polda Jatim. Sejak beraksi pada akhir 2019, para pelaku berhasil mendapatkan untung hingga Rp 86 juta. Tarif dari jasa pembuatan dokumen palsu bermacam-macam, tergantung keperluan pemesan dan tingkat pendidikan yang Reskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Effendy memerinci, pelaku memasang tarif Rp untuk ijazah SD, Rp untuk ijazah SMP, Rp untuk ijazah SMA atau SMK, Rp 2 juta untuk ijazah Strata 1, dan Rp 2,5 juta untuk ijazah S2. Baca juga Tawarkan Jasa di Media Sosial, Komplotan Pembuat Ijazah Palsu Diringkus Polisi Sedangkan dokumen lain seperti kartu tanda penduduk KTP, akta kelahiran, hingga sertifikat lainnya dipatok hingga Rp Rp KK Kartu Keluarga Rp akta kelahiran Rp dan sertifikat pelatihan satpam Rp ujar Zulham, Selasa 22/6/2021. Sengaja tawarkan jasa Zulham mengatakan pelaku sengaja menawarkan jasa kepada orang-orang yang ingin melamar pekerjaan namun tidak memenuhi persyaratan. "Ada beberapa orang yang sudah kami periksa, saat ini masih kami lacak orang-orang yang menggunakan jasa kedua pelaku. Tersangka BP dan MW berperan aktif mencetak ijazah palsu," tuturnya. Baca juga Massa Rusak Pagar Pembatas Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Polisi Akan Diproses Hukum JAYAPURA| Aparat Kepolisian Polres Jayapura, Papua, berhasil mengungkap pembuatan surat PCR dan vaksin palsu di Sentani.. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan tiga orang pelaku dan satu orang pengguna surat PCR dan vaksin palsu. Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus Maclarimboen menjelaskan, pengungkapan ini bermula BerandaKlinikBisnisMemalsukan Identitas...BisnisMemalsukan Identitas...BisnisKamis, 24 November 2022Adik saya memalsukan KTP atas nama saya tetapi memakai alamat dan foto dia. KTP itu dia pakai untuk mengajukan kartu kredit tanpa sepengetahuan saya. Namun, dia tidak membayar tagihan kartu kredit tersebut. Sekarang saya yang ditagih oleh beberapa bank karena dia memakai alamat kantor tempat saya bekerja. Bagaimana solusi yang terbaik agar bisa memuaskan semua pihak, karena ketika saya tegur, adik saya tidak akan mau membayar tagihan tersebut. Terima kasihMemalsukan identitas untuk membuat kartu kredit adalah tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU PDP. Adapun, pihak bank yang menerbitkan kartu kredit juga bertanggung jawab karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi terhadap calon pengguna kartu kredit. Lantas, langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra menjawab pertanyaan Anda, menurut Pasal 1 angka 4 UU 24/2013 yang dimaksudnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik “KTP-el”, adalah kartu tanda penduduk “KTP” yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi dari itu KTP merupakan suatu tanda identitas yang hanya dimiliki perorangan karena KTP memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama/kepercayaan, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.[1]Jerat Pidana Pemalsuan Identitas untuk Membuat Kartu KreditSebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa membuat identitas palsu dan menggunakannya adalah tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yaituBarang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu R. Soesilo yang dikutip dalam artikel Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan caramembuat surat palsu membuat isinya bukan semestinya tidak benar.memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu foto orang lain dari pemegang yang berhak misalnya foto dalam ijazah sekolah.Selain ketentuan dalam KUHP, Pasal 66 UU PDP juga mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.[2]Adapun, setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[3]Tanggung Jawab Pihak yang Mengeluarkan Kartu Kredit atas Penggunaan Identitas PalsuDalam konteks pembuatan kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit adalah penyedia jasa pembayaran “PJP” yaitu bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.[4]Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/2022 disebutkan bahwa bank dalam menerbitkan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui penerbitan kartu kredit berdasarkan permohonan yang ditandatangani calon pengguna kartu kredit.[5]Selanjutnya, permohonan penerbitan kartu kredit tersebut harus memuat informasi yang memungkinkan bank untuk memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi atas calon pengguna kartu kredit, serta membuktikan maksud dan tujuan calon pengguna kartu kredit.[6]Artinya, bank mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kebenaran identitas dan melakukan verifikasi dalam penerbitan kartu yang melanggar kewajiban yaitu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dalam penerbitan kartu kredit dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam PBI 22/2020[7] berupa[8]teguran;denda;penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;pencabutan izin sebagai dari perspektif pelindungan data pribadi, bank selaku pengendali data pribadi harus menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 UU PDP. Pemrosesan data pribadi seperti pemerolehan data pribadi harus dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.[9]Pasal 47 UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan data atas Pasal 47 UU PDP tersebut dapat berakibat pengenaan sanksi administratif kepada bank yaitu yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan/penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[10]Langkah Hukum yang Dapat DitempuhMenjawab pertanyaan Anda mengenai langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas pemalsuan identitas untuk pembuatan kartu kredit, dapat kami sampaikan beberapa langkah sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia Jika Anda merasa terganggu dengan penagihan kartu kredit akibat pemalsuan identitas tersebut, Anda dapat melaporkannya kepada Bank Indonesia melalui layanan Pengaduan Konsumen. Selanjutnya, bank penerbit kartu kredit karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit dapat dikenai sanksi administratif oleh Bank Indonesia berdasarkan kewenangannya.[11]Menggugat secara PerdataAnda dapat menggugat secara perdata dan menerima ganti rugi kepada pelaku karena pelanggaran pemrosesan data pribadi.[12] Adapun dasar gugatan tersebut, Anda dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan Tindak Pidana ke PolisiAnda dapat melaporkan pemalsuan dokumen dan data pribadi ke kepolisian berdasarkan pasal pemalsuan identitas KTP yaitu Pasal 236 KUHP, Pasal 68 dan Pasal 67 ayat 3 UU PDP sebagaimana dijelaskan di itu pihak bank yang juga dapat menuntut pelaku berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyiBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat prosedur melaporkan tindak pidana ke Polisi dapat Anda simak artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini pertanyaan Anda mengenai bagaimana solusi terbaik terhadap kasus ini, menurut hemat kami alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena pada dasarnya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah juga Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi PamungkasPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di jawaban dari kami, semoga HukumKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem PembayaranPutusanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016ReferensiPengaduan Konsumen, yang diakses pada Kamis, 24 November 2022 pukul WIB.[3] Pasal 65 ayat 3 jo. Pasal 67 ayat 3 UU PDP[5] Pasal 41 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/2022[6] Pasal 41 ayat 2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/2022[7] Pasal 41 ayat 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/2022[9] Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 16 ayat 2 huruf c dan d UU PDP[10] Pasal 57 ayat 1, 2 dan 3 UU PDP[11] Pasal 96 ayat 1 PBI 22/2020[12] Pasal 12 UU PDPTags PenerapanSSL dalam suatu situs web merupakan hal yang penting. Selain fungsi perlindungan, terdapat banyak manfaat lain yang dicari oleh para pengembang website. Berikut kami rangkum manfaat SSL untuk Anda: 1. Melindungi Data dari Phising. Dewasa ini, keberadaan para penjahat cyber sudah semakin marak dan handal. KARAWANG, - Polisi menangkap seseorang mahasiswa di Karawang, Jawa Barat, yang membuat dan menjual sertifikat vaksin Covid-19 palsu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang Ajun Komisaris Polisi AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan, pelaku berinisial WA 21. Pelaku merupakan warga Perum Bintang Alam, Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur."Penangkapan ini berawal dari informasi program Lapor Pak Kapolres, bahwa ada orang yang dapat membuat sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa harus divaksin," ujar Oliestha di Markas Polres Karawang, Kamis 30/9/2021. Baca juga Sindikat Pemalsu Sertifikat Vaksin Diringkus, Polisi Panggil Puluhan Pemesannya, dari Jabar hingga Papua Menurut Oliesta, WA menawarkan sertifikat vaksin melalui status WhatsApp. Pelaku menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin dengan bayaran Rp dan hanya dengan menggunakan foto KTP. "Pelaku merupakan petugas penginput data sertifikat vaksin Sinovac bagi warga Desa Klari, Kecamatan Klari. Dia posting di WhatsApp sebanyak tiga kali," ujar juga Masih Dibutuhkan, Ini Cara Cetak dan Simpan Sertifikat Vaksin di PeduliLindungi Berdasarkan informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap WA. Kepada polisi, WA mengaku telah menjual sertifikat vaksin tersebut seharga Rp sampai Rp kepada dua orang. "WA bisa mendapat username dan password vaksin, karena sebelumnya pelaku melaksanakan KKN di Desa Klari sebagai petugas penginput data sertifikat vaksinasi," kata Oliestha. Baca juga Apakah Syarat Menikah Memerlukan Sertifikat Vaksin Covid-19? Ini Penjelasan Kemenag Kini, WA dijerat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. WA terancam hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 12 miliar. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Artikelini telah tayang di | Aparat Kepolisian Polres Jayapura, Papua, berhasil mengungkap pembuatan surat PCR dan vaksin palsu
Bagi Anda yang ingin melakukan pembuatan kartu mahasiswa bisa langsung datang ke jasa pembuatan kartu mahasiswa terlengkap disekitar tempat tinggal. Namun meskipun ada banyak tempat pembuatan kartu mahasiswa di sekitar tempat tinggal Anda, tetap harus memerhatikan suatu hal. Ada banyak hal yang memang harus Anda perhatikan dengan baik agar mendapat kualitas kartu terbaik. Kartu mahasiswa sendiri merupakan jenis kartu yang juga dijadikan sebagai tanda pengenal. Ukuran kartu mahasiswa sendiri juga menyerupai kartu ATM, SIM, dan juga KTP. Tentu saja setiap kartu mahasiswa akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Baik untuk kebutuhan dalam acara kampus maupun acara diluar kampus. Desain kartu mahasiswa yang digunakan untuk acara luar kampus seperti magang, atau digunakan dalam acara kepanitiaan umumnya punya desain menarik dan tidak sama persis seperti kartu mahasiswa dari fakultas. Anda bisa membuat desain kartu mahasiswa sendiri dengan mudah atau menggunakan bantuan pihak penyedia jasa percetakan. Mudahnya Membuat ID Card Mahasiswa dengan Jasa Terbaik Sebelum Anda membuat kartu mahasiswa dengan bantuan jasa pembuatan kartu mahasiswa terlengkap, maka bisa mengetahui dulu berapa budget yang dipunyai. Pembuatan kartu mahasiswa memang merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Sebelum mencetak kartu Anda perlu melakukan beberapa hal yang tentu saja memakan banyak biaya. Jika Anda ingin mendapatkan harga murah terjangkau, maka bisa datang dan memesan di tempat percetakan terbaik dan murah. Anda bisa datang ketempat percetakan dekat daerah tempa tinggal. Percetakan yang Anda pilih juga sudah punya daftar harga sehingga bisa menyesuaikan dengan anggaran masing-masing konsumen. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh karena biaya pembuatan kartu mahasiswa terlalu mahal. Namun sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat harga kartu tersebut menjadi lebih hemat. Pertama yang harus Anda hindari ialah membuat kartu dengan isi tidak penting di tempat pembuatan kartu mahasiswa terlengkap. Isi merupakan inti dari sebuah kartu identitas. Jadi pastikan isinya singkat, padat, dan jelas. Setiap jasa percetakan biasanya juga memberikan harga setiap kartu berbeda sesuai dengan isinya. Semakin isi kartu, maka harga yang diberikan kepada Anda juga semakin murah. Hal ini bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk membuat kartu mahasiswa dengan harga hemat kualitas bagus. Agen Pembuatan Kartu Mahasiswa Terlengkap Sekarang ini pembuatan kartu seakan sudah menjadi kebutuhan yang bahkan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Anda bisa menemukan dengan mudah jasa pembuatan semua jenis kartu didekat daerah tempat tinggal dan tentu saja lengkap. Mendapatkan jasa pembuatan kartu juga memerlukan beberapa hal untuk diketahui Anda sebagai konsumen. Apabila Anda ingin melakukan pembuatan kartu mahasiswa terlengkap atau kartulainnya, maka pastikan jarak antara tempat percetakan dan rumah tidak terlalu jauh. Hal ini tentu saja untuk memudahkan Anda dalam melihat bagaimana kualitas dari agen penyedia jasa cetak kartu tersebut. Bahkan Anda bisa menggunakan internet untuk menemukan jasa cetak kartu terbaik. Dengan demikian tentu saja akan lebih mudah lagi dalam mendapatkan tempat percetakan kartu mahasiswa atau kartu lainnya dengan kualitas terbaik. Ada banyak jenis agen pembuatan kartu terbaik dan berkualitas yang bisa ditemukan jika menggunakan internet. Bahkan Anda juga bisa melakukan pemesanan secara online yang lebih praktis lagi. Anda bisa mendapatkan tempat pembuatan kartu paling lengkap dengan kualitas terbaik di Kami memberikan banyak pilihan id card dan bisa didesain sesuka hati Anda sesuai kebutuhan. Datang langsung ke Jalan Veteran 172, Yogjakarta atau hubungi 082137830045 untuk mendapatkan jasa pembuatan kartu mahasiswa terlengkap secara online.
Liputan6com, Jakarta - PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) mengingatkan kepada nasabah untuk waspada terhadap berbagai penawaran yang menggunakan nama BCA.Alasannya, marak penipuan melalui telepon atau WhatsApp yang mengatasnamakan BCA. Selain itu juga terdapat iklan menggunakan akun BCA Palsu di media sosial khususnya di › Jasa pembuatan KTP elektronik palsu masih eksis. Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi peredaran KTP elektronik palsu dengan sejumlah metode. OlehI GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA 4 menit baca ARSIP POLRES METRO JAKARTA UTARA Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Sudjarwoko menunjukkan barang bukti KTP elektronik palsu hasil pengungkapan kasus di kantor Polres Metro Jakarta Utara, Jumat 11/9/2020.JAKARTA, KOMPAS — Jasa pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik palsu masih eksis. Itu seiring dengan pengungkapan sindikat pemalsu KTP elektronik oleh aparat Polres Metro Jakarta Utara. Bisnis ilegal ini masih ada karena banyak masyarakat yang membutuhkan KTP elektronik palsu, salah satunya untuk keperluan pengajuan kredit fiktif. Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Sudjarwoko, Jumat 11/9/2020, menyampaikan, jajarannya menangkap lima dari tujuh tersangka pemalsu KTP elektronik. Kelima tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda. D 45 berperan menerima pesanan dari pelanggan, lalu tersangka I 40 bergerak sebagai perantara dan memberikan data identitas pemesan. Selanjutnya, tersangka E 42 bertugas sebagai pembuat atau pencetak KTP elektronik palsu. Sementara MS 23 dan IA 41 berperan sebagai kurir pengirim blangko KTP elektronik palsu. Sementara dua tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sudjarwoko menerangkan, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang menyebut ada seseorang di Jalan Raya Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, yang bisa membuat KTP elektronik palsu. Berdasarkan informasi tersebut, polisi lalu bergerak melakukan penyelidikan. Polisi memancing pelaku D untuk bertransaksi membuat KTP elektronik seharga Rp dengan jangka waktu penyelesaian pesanan selama sepekan. Saat waktu pengambilan KTP elektronik tiba, polisi kemudian menangkap pelaku D beserta barang bukti satu buah KTP elektronik palsu yang siap diserahterimakan. Kepada polisi, D mengaku memperoleh KTP elektronik palsu dengan cara membeli dari pelaku I seharga Rp ”Modus operandinya, pemesan hanya menyerahkan persyaratan data identitas diri, tanpa melalui proses resmi ke Disdukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ujar Sudjarwoko saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Kantor Polres Metro Jakarta POLRES METRO JAKARTA UTARA Barang bukti hasil pengungkapan kasus pemalsuan KTP elektronik. Polisi menyita sedikitnya 32 barang bukti dari kasus kemudian mengembangkan penyelidikan dengan menangkap tersangka I di Koja, Jakarta Utara. Tersangka I mengaku memperoleh KTP elektronik palsu dari tersangka E yang memiliki usaha percetakan di Pasar Pramuka, Jakarta juga PSBB Sudah Tepat, Antisipasi Dampak Sosial-EkonomiTersangka I membeli KTP elektronik Rp dari tersangka E. Menurut Sudjarwoko, untuk keperluan pembuatan KTP elektronik, tersangka E memperoleh blangko KTP elektronik palsu dari tersangka IA yang membelinya seharga Rp dari tersangka F. Tersangka F hingga kini masih dalam pengejaran polisi. ”Para tersangka melakukan aksinya sejak 2018,” ucap menjelaskan, dari keterangan para tersangka, para pemesan mengetahui dan secara sadar memesan KTP elektronik palsu. Pemesan menggunakannya untuk melamar pekerjaan, berganti status nama dan identitas diri, persyaratan untuk menikah, dan persyaratan untuk mengajukan kredit kasatmata, tidak terlihat perbedaan mencolok dari fisik KTP elektronik palsu dengan yang asli. Komponen yang membedakannya, kata Sudjarwoko, hanyalah tidak terdapat cip pada KTP elektronik palsu. Selain itu, apabila diperiksa lebih teliti, nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP elektronik palsu adalah nomor acak dan asal-asalan. Bukan nomor khusus atau nomor yang terdaftar di Penyedia jasa pembuatan KTP elektronik asli tapi palsu atau aspal di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, Rabu 24/10/2018, memasukkan biodata serta foto pada soft copy pola KTP-el yang tersimpan di percetakan yang dimiliki tersangka E memudahkan ia melakukan aksinya. Menurut Sudjarwoko, mereka terdorong terjun ke bisnis percetakan KTP elektronik palsu setelah pendapatan dari usaha percetakan lesu. Membuat KTP elektronik palsu memberikan keuntungan yang besar bagi para tersangka. Baca juga Dampak Ekonomi PSBB DKI Ditentukan Durasi dan EfektivitasnyaSudjarwoko mengungkapkan, para pelaku bisa memperoleh keuntungan hingga ratusan juta dari bisnis ilegal itu sejak 2018. Polisi memperkirakan sudah ada ratusan KTP elektronik palsu yang mereka produksi. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait adanya keterlibatan jaringan lain dalam kasus tangan para pelaku polisi menyita setidaknya 32 barang bukti, yang di antaranya satu unit mesin pindai scan, sembilan lembar identitas KTP palsu yang telah dicetak, dan 10 blangko KTP elektronik palsu. Para tersangka dijerat Pasal 96 juncto Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka terancam hukuman 10 tahun pandemiKriminolog Universitas Indonesia, Josias Simon, berpendapat, pengungkapan kasus pemalsuan KTP elektronik turut dipicu situasi pandemi Covid-19 saat ini yang mendorong seseorang mencari pekerjaan apa pun, termasuk menjalankan jasa ilegal pembuatan KTP elektronik palsu. Penegakan hukum yang tidak tuntas hanya akan membuat kasus serupa terulang. Menurut Josias, jasa pembuatan KTP elektronik palsu masih akan eksis seiring adanya permintaan dari masyarakat. ”Dengan kondisi pandemi begini, keinginan masyarakat mendapat uang dengan cara meminjam kredit online semakin menjamur. Mengajukan pinjaman secara online syarat administrasinya relatif mudah dan verifikasinya tidak rumit. Tapi di sana ada celah yang memungkinkan KTP elektronik palsu bisa lolos sebagai syarat kredit online,” tutur secara terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditdukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi penggunaan KTP elektronik palsu dengan kartu pembaca KTP elektronik serta verifikasi nomor induk kependudukan dan metode pengenalan wajah face recognition. ARSIP PRIBADI Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan pemaparan di acara penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan PT Jelas Karya Wasantara di Jakarta, Jumat 13/12/2019.Saat ini sudah ada lebih dari lembaga atau perusahaan yang bekerja sama dengan Ditdukcapil sehingga masyarakat yang menggunakan KTP elektronik palsu bisa segera ketahuan. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak coba-coba berani membuat KTP elektronik palsu.”Kalau NIK tak terdata di Ditdukcapil, layanan atau permohonannya akan ditolak,” ujar Zudan.

Kami berupaya menyurat ke Bank Indonesia dan Kantor Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui, apakah KTP ini pernah dipakai untuk pembuatan perusahaan atau rekening,”tuturnya. Sumber Terpercaya. Inisial nama I dan A mencuat dalam kasus KTP palsu tersebut. mencari tau siapa keduanya.

SURABAYA, Polda Jatim membekuk komplotan pembuat ijazah palsu di Kota Surabaya. Mereka adalah MW 32, warga Bangkalan, dan BP 26, warga Surabaya. Mereka berdua nekat memalsukan ijazah sekolah dasar SD hingga strata 2 S2. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, kedua pelaku nekat melakukan tindakan itu dengan dalih membantu warga yang membutuhkan memasarkan dokumen palsu itu di sejumlah media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. "Dari pengakuan kedua pelaku, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi," kata Gatot di Surabaya, Selasa 22/6/2021. Baca juga Video Viral Petugas di Pos Penyekatan Suramadu Diserang Pakai Petasan, Begini Penjelasan Polisi... Sementara itu, Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Effendy menyatakan, MW dan BP telah memalsukan ijazah sejak akhir 2019. Mereka memasang tarif berbeda-beda, dilihat dari keperluan dan kebutuhan pemesan. Semakin tinggi tingkatan pendidikan yang dipesan, semakin mahal harga yang dipatok. Zulham memerinci, pelaku memasang tarif Rp untuk ijazah Sd, Rp untuk ijazah SD, Rp untuk ijazah SMA atau SMK, Rp 2 juta untuk ijazah Strata 1, dan Rp 2,5 juta untuk ijazah S2. Tak hanya memalsukan ijazah, pelaku menerima pesanan pemalsuan dokumen lain seperti kartu tanda penduduk KTP, akta kelahiran, hingga sertifikat lainnya. "KTP Rp KK Kartu Keluarga Rp akta kelahiran Rp dan sertifikat pelatihan satpam Rp ujar Zulham. Menurut Zulham, kedua pelaku saling mencari pemesan. Mereka sengaja menawarkan jasa kepada orang yang ingin melamar pekerjaan. Selama ini, konsumen mereka merupakan pelamar kerja yang tak memenuhi syarat sesuai permintaan perusahaan. "Ada beberapa orang yang sudah kami periksa, saat ini masih kami lacak orang-orang yang menggunakan jasa kedua pelaku. Tersangka BP dan MW berperan aktif mencetak ijazah palsu," tuturnya. Pelaku mengaku telah memperoleh keuntungan hingga Rp 86 juta selama melakukan aksinya itu. Baca juga Massa Rusak Pagar Pembatas Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Polisi Akan Diproses Hukum "Untuk tata cara pemesanannya cukup menghubungi kontak tersangka BP dan langsung bisa memesan sesuai keinginan," terangnya. Zulham menjelaskan, kedua pelaku ditangkap setelah tim siber Polda Jatim menemukan unggahan yang menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu di Facebook. "Dari hal itu, serangkaian kegiatan patroli siber dan penyelidikan dan akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka BP dan MW," cetus dia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 263 Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

. 167 178 256 482 409 110 28 157

jasa pembuatan kartu mahasiswa palsu